Dari 1.000 Orang Riau, 94 Persen Ternyata Menolak Kenaikan Harga Pertalite yang Menjadi Termahal di Indonesia

PEKANBARU - Sebagai daerah penghasil minyak dan gas, penetapan harga harga pertalite di Riau yang merupakan yang termahal di Indonesia, mendapat kritik dari semua lapisan. Hasil survey yang dilakukan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Riau menunjukkan, dari 1.000 orang Riau, 94 persen menolak harga tersebut.

Hal itu terungkap pada hearing Komisi III DPRD Riau dengan gabungan mahasiswa Riau, yang berasal dari Universitas Riau (UR), Universitas Islam Riau (UIN), Politeknik Caltex Riau (PCR) dan Universitas Abdurrab, Kamis, (25/1/2018).

Disampaikan oleh mahasiswa tersebut didasarkan oleh hasil survei yang dilakukan, dari 1000 orang, 94% hasil survei sangat keberatan akan kenaikan harga pertalite yang juga merupakan harga tertinggi dari semua provinsi di Indonesia.

"Kami mahasiswa dari UR, UIN, Abdurab, dan PCR menyampaikan aspirasi kami kepada DPRD Riau soal kenaikan harga pertalite yang saat yang tertinggi di Indonesia. Kami menuntut penurunan harga dan segera atasi kelangkaan premium yang diperuntukkan bagi masyarakat kalangan menengah kebawah," ucap mahasiswa yang membuka ruang diskusi.

Menurutnya, kenaikan harga pertalite dan kelangkaan premium adalah permainan kalangan pejabat yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan kelangkaan jenis premium yang diiringi kenaikan harga pertalite, seakan merupakan strategi dan tipu daya yang terkesan mempermainkan masyarakat.

"Pertama, kita melihat kenaikan harga pertalite ini adalah tertinggi se Indonesia, padahal Riau sebagai salah satu kilang minyak di Indonesia, inikan tidak wajar. Kedua, kita lihat sekarang, premium yang katanya minyak untuk rakyat juga sangat langka sekali, sehingga masyarakat ekonomi kecil pun terpaksa membeli pertalite yang kini justru alami kenaikan," disampaikan oleh Rinaldi, Presiden Mahasiswa UR.

Setelah mendengarkan dan menyimak aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, M. Arfah mewakili Komisi III DPRD menyampaikan persetujuannya terhadap aspirasi tersebut. Diakuinya, kenaikan harga ini merupakan kebijakan oleh pemerintah pusat, dan DPRD Riau telah meminta kebijakan yang mengatur kenaikan harga tersebut diubah.

"Kami DPRD Riau sudah mendengar aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dan terus terang kami setuju dan mendukung terkait penurunan harga dan pengkajian ulang terkait peredaran premium yang semakin langka," tandasnya.

Namun, tidak puas dengan janji-janji yang telah disampaikan oleh pihak dewan. Mahasiswa dan Komisi III DPRD Riau akhirnya memanggil salah satu pimpinan, yakni Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Kesepakatan akhirnya ditemui, ketika pimpinan DPRD diwakili Noviwaldy Jusman menjanjikan melakukan merevisi pasal 24 ayat 2 Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah. ***