KPK dan Kejaksaan Diminta Fokus Awasi Tender Proyek Jalan Oxibil-Towe Hitam di Papua

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan diminta lebih fokus mengawasi tender- tender proyek pembangunan yang dilakukan KementerianPUPR. Pasalnya, ada dugaan banyak proyek yang tidak beres dalam proses tendernya.

Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutive IDM, Fahmi Hafel, Selasa (19/12/2017) dinihari.

Menurut Fahmi, akibat ketidakberesan dan kejanggalan dalam proses tender itu, maka biaya proyek menjadi lebih mahal dari yang diperkirakan dan berpotensi merugikan negara.

"Salah satu contohnya adalah, kasus tender pembangunan jalan nasional Oxibil-Towe Hitam di Provinsi Papua, atau tepatnya Kabupaten Oxibil," ujarnya.

Ia berpendapat, tender tersebut sangat aneh. "Aneh saja, karena dalam tender proyek itu, justru harga penawaran lebih rendah yang ditawarkan PT Graha Prasarana Sentosa malah dikalahkan salah satu BUMN karya yaitu PT Wijaya Karya tbk," tandasnya.

Padahal lanjut dia, PT Wijaya Karya tbk menawarkan harga jauh lebih tinggi dalam proyek jalan nasional oxibil- Towe Hitam itu.

"PT Graha Prasarana Sentosa dengan nomor urut satu sebagai penawar dalam tender tersebut menawarkan harga Rp104 miliar, ini jauh lebih murah dibandingkan PT Wijaya Karya yang menawarkan harga Rp108.5 miliar," tukasnya.

Untuk diketahui, nilai proyek tersebut pemerintah menetapkan pagu angggran sebesar Rp129,9 miliar.

"Karena itu, kami dari Indonesia Development Monitoring (IDM), mencurigai ada ketidak beresan dalam proses tender tersebut. Dan kami meyakini, ada dugaan oknum di Kementerian PUPR yang bermain dalam proses tender jalan tersebut," tandasnya.

Pasalnya lanjut dia, ada perbedaan Rp 4,5 miliar. "Dan tentunya, ini bukan nilai yang sedikit. Jika model tender proyek infrastruktur di Kementerian PUPR seperti ini, maka wajar saja kalau ada pembengkakan dalam setiap proyek pembangunan di era Joko Widodo," tegasnya.

Dirinya pun mendesak, agar Menteri PUPR mencopot Kepala Balai Besar Pelaksana jalan nasional18, yang tidak disiplin dalam melakukan efisiensi pengunaan dana proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBN.

"Inilah akhirnya yang menyebabkan proyek- proyek infrastruktur pemerintahan Joko Widodo, banyak yang bocor. Ya ini akibat tidak efisien dan banyak pratek pencaloan dalam proses tendernya," tukasnya.

Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, juga sangat heran, kenapa justru BUMN menawarkan harga lebih mahal dalam penawaran proyek tersebut.

"Ini aneh, BUMN malah mahal dibandingkan Kontraktor swasta. Harusnya BUMN jauh lebih murah sehingga bisa membantu Pemerintah dalam melakukan efisiensi uang negara," pungkasnya. ***