Ada Dugaan Manipulasi Anggaran di Menko PMK, Beranikah Jokowi Sentil Puan Maharani?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo, nampaknya harus tegas dan berikan teguran keras ke Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani. Beranikah Presiden Jokowi?

Pasalnya, pada tahun 2016 lalu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjalankan proyek pengadaan jasa konsultan/tenaga ahli dalam rangka kegiatan gerakan nasional revolusi mental (GNRM). Proyek ini di bawah tanggung jawab satuan kerja Revolusi Mental.

Untuk proyek tersebut anggaran yang disiapkan sebesar Rp8.057.551.000, adapun yang dihabiskan sebesar Rp5.161.034.847.

Center for Budget Analysis menilai, dalam proyek pengadaan Jasa Konsultan kementerian yang dipimpin Puan Maharani tersebut terindikasi adanya tindakan manipulasi yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Berikut contohnya:

Dalam Pengadaan jasa konsultan/tenaga ahli terkait desain logo GNRM yang dilaksanakan oleh AM. Pengerjaan Desain logo tersebut dilaksanakan selama 60 hari kerja terhitung sejak ditandatangani kontrak pada tanggal 3 Juni 2016.

"Adapun biaya untuk pekerjaan tersebut pihak Menko PMK melaporkan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp48.750.000, dengan rincian untuk biaya personil sebesar Rp40.500.000 dan biaya langsung non personil sebesar Rp8.250.000," ujar Jajang Nurjaman selaku narahubung Center for Budget Analysis , Minggu (17/12/2017) melalui siaran persnya.

Selanjutnya, pengadaan jasa konsultan/tenaga ahli desain materi sosialisasi GNRM (X Banner, Poster, Mug, Goody Bag, Signboard) dilaksanakan oleh sdr. ASW. angaran yang dihabiskan sebesar Rp49.000.000.

Serta, pengadaan jasa konsultan/tenaga ahli platform online gugus tugas GNRM dilaksanakan oleh sdr. AT. Adapun anggaran yang dihabiskan sebesar Rp43.250.000.

Terakhir dalam, Pekerjaan jasa konsultan/tenaga ahli pembuatan bahan sosialisasi GNRM melalui komunikasi visual dalam rangka kegiatan GNRM dilaksanakan oleh sdr. MBE. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp48.500.000

"Yang menjadi persoalan hitungan biaya diatas sarat manipulasi karena tidak disertai dengan laporan gaji pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya bukti setor pajak penghasilan sebagai dasar klarifikasi dan negosiasi," tandasnya.

Temuan di atas kata dia, semakin menambah catatan buruk Menko PMK khususnya terkait penggunaan uang negara yang terkesan seenanknya. "Ini menjadi tantangan sendiri bagi Jokowi, apakah beliau berani mengevaluasi Puan Maharani," pungkasnya. ***