Pendidikan di Riau Belum Menyentuh Bimbingan Konseling

JAKARTA - Sidang Paripurna DPD RI ke-14 pada Masa Sidang ke V Tahun Sidang 2016-2017, membahas laporan kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan (Dapil), serta penyampaian laporan kinerja PURT Tahun Sidang 2016-2017, dan pidato penutupan pada Akhir Masa Sidang V dan Tahun Sidang 2016-2017.

Pada sidang paripurna tersebut, masing-masing provinsi menyampaikan laporan melalui juru bicaranya, mulai dari Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV.

Salah satunya Provinsi Riau menyampaikan hasil reses melalui juru bicaranya, H. Abdul Gafar Usman.

Pertama soal pencabutan subsidi PLN 900 VA yang mengakibatkan rakyat menengah kebawah merasa keberatan. Pencabutan subsidi PLN tersebut telah dilakukan Pemerintah secara bertahap kepada 19 juta pelanggan sejak Januari 2017, karena golongan tersebut dianggap sudah tidak layak mendapat subsidi.

Kedua soal masalah pendidikan, yang dianggapnya belum menyentuh Bimbingan Konseling (BK). Menurutnya, pelayanan BK belum menyentuh keseluruhan domain atau ranah perkembangan pribadi, sosial dan akademik anak.

Bahkan yang terjadi di lapangan adalah seringkali domain penyuluhan karir masa depan lebih menonjol dari pada aspek yang lain.

BK kata Gafar, belum ditopang oleh kepemimpinan sekolah yang solid dan terpadu, aspek manajerial kerja sama tim yang berkesinambungan, dan iklim kerjasama yang positif. Bahkan BK pun identik dengan masalah pemberlakukan tindakan disiplin yang cenderung hanya menangani anak-anak yang bermasalah.

Lebih lanjut, Abdul Gafar Usman juga menyoroti soal sektor perdagangan yang dinilai belum ada kebijakan konkret lintas laut. Karena menurutnya, kebijakan lintas laut itu belum bisa dijelaskan mengenai harga barang dari Jawa. Sedangkan barang dari Malaysia lebih cepat dan harganya lebih murah.

"Oleh karena itu kami para Anggota DPD RI Dapil Riau, mewakili pemerintah daerah berharap kepada DPD RI, agar dapat memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Perdagangan RI, Dirjen Bea Cukai dan instansi terkait lainnya agar Kabupaten tersebut diberikan kebijakan khusus," paparnya.

Hal ini kata dia, diperlukan dan sangat mendesak, dengan harapan agar harga bahan-bahan pokok lebih murah dibandingkan dengan bahan pokok yang datang dari Sumatera atau Jawa.

"Jangankan dari Jawa atau Pulau Sumatera lainnya. Sedangkan sembako yang dipasok dari Riau sendiri seperti Kota Pekanbaru, itu masih dirasakan masyarakat sangat mahal," tandasnya.

Bukan hanya harga, tapi kata Gafar sangat menyita waktu dan terkadang bahan makanan yang dikirim juga rusak karena terlalu lama dalam perjalanan.

"Kami sangat berharap, Pemerintah benar-benar serius dan memperhatikan permasalahan ini," pungkasnya. ***