Potensi Ancaman Keamanan di Sulut Sangat Besar, DPR Minta Polisi, Jaksa dan Pemda Serius

MANADO - Komisi III DPR aan memulai rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sulawesi Utara (Sulut). Kunker tersebut mencoba menggali masukan potensi ancaman keamanan apa saja yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sulut.

"Hakekat ancaman polda sulut itu cukup serius terutama di bidang terorisme, narkoba maupun masalah-masalah korupsi dan pengawasan orang asing." kata Anggota Komisi VIII Wenny Warauw (F-PDIP), di Kota Manado, Senin (07/8/2017).

Wenny mengutarakan bahwa dalam Kunker ini Komisi III juga akan mendalami informasi terkait bagaimana kepolisian, Kejaksaan dan mitra kerja lainnya yang akan  dikunjungi menangani masalah masalah korupsi yang menonjol di wilayah. 

"Ada perkara-perkara korupsi yang berjalan di tempat, tidak ditangani sudah bertahun-tahun, kemudian masalah tahanan terkait korupsi yang kecil-kecil mereka ada di mana karena informasinya mereka sepertinya kok enak-enak dibilang vonis gak taunya ada di luar.  Itu banyak laporan yang seperti itu," ungkapnya. 

Yang kedua, masalah narkoba, itu juga marak di sini, bahkan belum lama Kapolri meninjau ke Sulut dalam rangka menggali masukan terkait penanganan narkoba di wilayah tersebut.

Yang terakhir masalah teror, menurutnya, Manado, Sulawesi Utara menjadi seperti tempat transitnya orang dari Filipina Marawi kemudian masuk Poso dan Ambon melalui manado. "Ini yang ingin akan Komisi III tanya kepada Kapolda terutama bagaimana pengawasan terhadap lintas batas negara ini,"Katanya.

Wenny mempertanyakan pengawasan Pemerintah Filipina kenapa bisa lolos oknum warganya berkeliaran di wilayah Indonesia. "kita ingin tahu bagaimana pengawasan dari Filipina mereka bisa masuk ke Sulawesi Utara melalui pulau-pulau yang kecil di daerah Sangihe Talaud,"paparnya. 

Menurutnya, banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang susah di jangkau dikarenakan fasilitas minim. 

"Polda disini punya alat,  tapi tidak punya kapal yang memadai untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu," katanya. 

Jadi hal tersebut menjadi perhatian dari Komisi III DPR untuk memprioritaskan annggaran ke depannya. "itu bisa juga diajukan untuk Polda Sulawesi Utara yang sudah menjadi tipe A. Sesuaikanlah kebutuhannya itu, karena hakekat ancamannya itu serius di sini,"paparnya.  

Lebih lanjut,  Wenny menjelaskan, banyak sekali orang-orang cina yang ingin masuk Manado, dengan menggunakan visa turis kemudian mereka tidak balik lagi kenegaranya. "mereka banyak yang tidak balik lagi dan kerja di hutan-hutan, di tambang tambang emas dan di banyak sektor lainnya. itu juga akan digali sampai dimana pengawasan orang asing oleh pemerintah daerah,"jelasnya.

Wenny mengharapkan, pemerintah pusat, Pemda dan seluruh mitra kerja Komisi III Polda dapat melaksanakan tugasnya sesuai program yang direncanakan dan peraturan UU yang berlaku di Indonesia. "Kita mengharapkan jangan sampai ada kekisruhan dan ada kegaduhan," tegasnya. 

Selain itu terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dikatakannya bahwa Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR sudah menjanjikan akan membuat Satgas Tipikor Densus Tipikor.

"Nah kita mau melihat bagaimana reaksi dari Polda dalam rangka melihat dan menanggapi Ide ini. Apa mereka sudah membuat embrio-embrio persiapan untuk menjadi Satgas Densus Tipikor. Itu harus kita tanya besok apa sudah sampai kepada Polda terkait Kapolri punya maksud dan tujuan," imbuh Wenny Warouw. ***