Perbaiki Sistem dan Etika Liputan di Parlemen, Hanya Media Terverifikasi Dewan Pers yang Bisa Dapat Id Card

MALANG - Ketua Koordintoriat Wartawan Parlemen atau yang biasa disebut Ketua Press Room, Romdhoni Setiawan, kembali mengingatkan para awak media khususnya yang meliput di DPR/MPR/DPD RI, untuk mengikuti segala peraturan yang sudah disepakati bersama.

Dimana salah satu kesepakatan antara DPR/DPD/MPR RI dengan Koordintoriat Wartawan Parlement adalah memperbaiki sistem dan etika peliputan di Gedung Parlemen Senayan.

Salah satu langkah awal perbaikan itu kata Doni, dimulai dari penertiban wartawan yang menjadi anggota Press Room. "Jadi bulan depan ini kita sudah selesai cetak ID Card khusus yang ditandatangani tiga lembaga, yakni Pimpinan DPR, MPR dan DPD. Namun kita tegaskan yang berhak menerima id Card tersebut, hanya wartawan dari perusahaan pers yang sudah terverifikasi Dewan Pers," ujar Doni dalam sambutan Press Gathering Koordintoriat Wartawan Parlemen dengan Pimpinan MPR, Jumat (28/7/2017) di Kota Malang.

Namun begitu kata Doni, pihaknya selaku pengurus Press Room tetap memberikan kesempatan bagi para wartawan untuk mengurus verifikasi Dewan Pers dengan estimasi sekitar enam bulan ke depan.

"Jadi yang syaratnya belum lengkap, termasuk soal verifikasi ini, silahkan diurus. Kita berikan waktu sekitar 6 bulan untuk menyelesaikannya," papar Doni.

Hal ini dilakukan kata Doni, bukan sebagai bentuk intervensi kepada wartawan yang akan meliput kegiatan wakil rakyat di Senayan. Namun menurutnya, ini merupakan langkah awal untuk memperbaiki sistem serta menjaga citra insan pers sesuai dengan kode etik jurnalistik.

"Kita ingin agar semuanya mengikuti aturan. Jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian yang sifatnya merugikan insan pers, maupun wakil rakyat sendiri. Bahasa kasarnya kita benar-benar ingin Senayan bebas dari "bodrex" sebutan lain dari wartawan gadungan atau wargad," pungkasnya. ***