26.290 Warga Miskin, Kembali Berhak Dapat Subsidi Listrik, Ini Kata KemenESDM

JAKARTA - 26.290 pelanggan yang merupakan masyarakat tidak mampu kembali berhak mendapat subsidi listrik dari 53.150 pelanggan yang melapor atas pencabutan subsidi listrik 900 va. Angka tersebut sesuai data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

26.290 pelanggan warga kurang mampu tersebut kat Staf Ahli Menteri ESDM Hadi M. Djuraid, merupakan pelanggan-pelanggan yang telah resmi melaporkan ke Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pemerintah sendiri telah membuka Posko Pusat Pengaduan Subsidi Listrik di kantor Direktorat Jenderal Kentenagaslitrikan, Kementerian ESDM di Jakarta sejak Sabtu lalu.

"Masyarakat tidak mampunyang keberatan dan merasa tetap pantas disubsidi, dapat mengadu dan melapor untuk kemudian dilakukan verifikasi dan revisi," kata Hadi, Selasa (13/6/2017).

Menurutnya, Pemerintah akan merekomendasikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Jika ada warga miskin yang mendapatkan pencabutan subsidi kata dia, maka hendaknya mengadukannya ke TNP2K. Mekanismenya, masyarakat menyampaikan pengaduan ke kantor desa kelurahan, untuk diteruskan ke kecamatan.

"Melalui website, pengaduan tersebut akan diteruskan ke posko pusat di Ditjen Ketenagalistrikan. Selanjutnya, akan diverifikasi," tukasnya.

Dia menyebutkan, sampai pertengahan Juni 2017, telah masuk 53.150 pengaduan, dengan rincian 13.859 dalam proses verifikasi oleh TNP2K, 12.852 pengadu tidak terdapat dalam data terpadu, diserahkan ke Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, 75 pengadu mengajukan permohonan untuk tidak dimasukkan sebagai pelanggan yang layak disubsidi.

Terkait keluhan peningkatan tagihan listrik hingga 174% bagi pelanggan rumah tangga mampu daya 900 VA, Hadi menjelaskan, selama ini masyarakat mampu tersebut telah menikmati subsidi yang lebih besar dari subsidi yang dinikmati masyarakat tidak mampu. "Artinya selama ini rumah tangga mampu berdaya 900 VA mendapat subsidi negara sekitar Rp 105.000 per bulan," ungkapnya.

Menurut Hadi, sebagai contoh, rumah tangga mampu pelanggan 900 VA dengan konsumsi listrik 140 kWh per bulan, tagihan bulanan sekitar Rp 84.000. Semstinya mereka membayar sekitar Rp 189.000 per bulan sesuai tarif keekonomian.

Padahal, sambungnya, masyarakat tidak mampu dengan konsumsi listrik yang lebih rendah, yaitu 70 kWh per bulan, dengan tagihan listrik sekitar Rp 42.000 per bulan, hanya menerima subsidi sekitar Rp 52.000 per bulan. ***