Tokoh Muda Golkar Dukung KPK Lawan Hak Angket, Ahmad Doli Kurnia: Jangan Ragu Meski Harus Menjerat Pimpinan Kami

JAKARTA - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), beserta Jaringan Masyarakat Anti Korupsi dan Formappi, Selasa (23/5/2017) mendatangi KPK untuk memberikan dukungan serta menginisiasi petisi #DukungKPK, Lawan Hak Angket.

Hal ini diungkapkan politisi muda Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada GoNews.co, melalui siaran persnya, Rabu (24/5/2017).

"Ada empat pesan dukungan yang disampaikan GMPG saat mendatangi KPK. Pertama GMPG bersama Jaringan Masyarakat Anti Korupsi dan Formappi menginisiasi petisi #Dukung KPK, Lawan Hak Angket. Pesan dukungan ini sekaligus juga mendesak DPR untuk tidak melanjutkan Hak Angket terhadap KPK, karena selain sudah tidak memenuhi syarat dukungan sesuai Tatib DPR, juga secara luas dapat mengarah kepada bentuk pelemahan KPK," ujar Doli.

Adapun pesan dukungan kedua kata dia adalah, dalam rangka menjadikan Indonesia bersih dan bebas korupsi, yang juga sesuai dengan tekad kuat pemerintahan Jokowi-JK, maka KPK harus didukung penuh oleh masyarakat agar tetap pada posisi yang independen dan mandiri, bekerja secara profesional dan objektif, serta tidak tebang pilih dan tuntas dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi.

"Karena akhir-akhir ini mulai terungkap kasus korupsi berskala besar dan melibatkan sejumlah nama besar pula, maka kita perlu memberikan suntikan tambahan semangat dan keberanian yang lebih kepada KPK agar tidak gentar dan terpengaruh dengan adanya tekanan, intimidasi, bahkan intervensi politik mengatas namakan kekuasaan apalagi kekuatan yang berusaha berlindung dibalik pak Jokowi dari pihak tertentu yang diduga terlibat kasus korupsi," tandasnya.

Secara spesifik kata dia, yakni terkait dengan internal Partai Golkar, pihaknya menyadari dan juga ikut prihatin bahwa sejauh ini ada beberapa kader atau pimpinan Golkar yang terindikasi terlibat korupsi.

"Kami ingin tegaskan bahwa semua itu bukanlah ciri atau karakter Partai Golkar secara institusi. Kehadiran kami di KPK menunjukkan bahwa sesungguhnya warga Golkar pun tidak suka dengan praktik korupsi, dan masih banyak tokoh, senior, pimpinan, kader yang anti korupsi di Partai Golkar," tukasnya.

"Dengan itu kami pun mendorong agar KPK tidak ragu dan tidak pula main-main apalagi memasukkan unsur politik dalam menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan kader atau pimpinan Golkar sekalipun itu adalah Setyanovanto, Ketua Umum DPP Partai Golkar," tandasnya.

Dirinya pun mengaku sedih, bila pimpinannya yakni Setnov terlibat korupsi. "Tapi kami akan lebih sedih lagi apabila keterlibatannya secara hukum sudah tidak terelakkan, namun kemudian bebas karena intervensi politik atau kekuasaan. Itu artinya sama dengan membiarkan Indonesia terus terbebani dan hancur dengan korupsi," pungkasnya. ***