Ma'ruf Cahyono: Pancasila Tidak Boleh Tergerus Arus Jaman

JAKARTA - Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa sesuai yang diamanahkan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut sudah ditetapkan dan sudah menjadi kesepakatan bersama.

Namun, dewasa ini sejak era reformasi bergulir hingga kini persoalan yang harus bangsa ini kaji dan bahas bersama adalah bukan lagi mempersoalkan kembali hal-hal mendasar dan telah disepakati bersama tersebut. Tetapi bagaimana pengamalan dan implementasi Pacasila itu secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengamalan dan implementasi Pancasila sangat diperlukan bangsa terutama oleh generasi muda bangsa. Generasi muda bangsa adalah sasaran empuk dampak negatif globalisasi dan modernisasi.

Saat ini, generasi muda Indonesia mengenal begitu banyak pengaruh global dan biasa menisbikan dirinya sesuai kemajuan jaman diantaranya mereka sering menyebut dirinya kalangan milenial. Sayangnya, era kemajuan tersebut sangat kering akan nilai-nilai Pancasila. Tidak bisa dibayangkan jika generasi muda bangsa penerus kepemimpinan bangsa kering akan nilai Pancasila.

Hal tersebut adalah bahan bahasan utama dalam gelar Diskusi Kelompok Terarah/ Focus Group Discussion (FGD) kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dan Universitas Jenderal Soedirman, di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (4/5).

Kegiatan FGD ini dihadiri Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono, para anggota Badan Pengakajian Prof. John Pieris, dan Nurmawati Dewi Bantilan, serta Sekretaris Jenderal Maruf Cahyono. Dari kalangan Akademisi hadir Prof Dr. Tukiran Taniredja, dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Dr. Nana Sutikna dan Prof. Dr. Muhammad Fauzan dari Universitas Jenderal Soedirman.

Dalam sambutannya Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono sangat mengapresiasi kegiatan FGD yang diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman tersebut. Menurutnya, Pancasila tidak lah senantiasa tergerus oleh perkembangan zaman, akan tetapi memang diperlukan perawat kebangsaan yang selalu peduli akan kondisi bangsanya.

"Pandangan dari para akademisi sangat diperlukan untuk memberikan masukan dalam pembenahan system ketatanegaraan di Indonesia salah satunya tentang penegasan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945," ujar alumnus Universitas Jenderal Soedirman ini.

Lebih jauh Ma’ruf mengatakan bahwa masukan-masukan yang obyektif dari para akademisi memang sangat diperlukan menyoal sistem ketatanegaraan Indonesia yg Sangat dinamis terutama kepada MPR,.

"Jika anggota MPR terus menerus diberikan masukkan masukan akademis maka lambat laun akan mengendap dan akan semakin bijak dalam membuat kebijakan politis bagi institusi dan bagi masyarakat secara luas,” tandasnya. ***