Duh, Kadis TPHP Riau Ini Jalankan Program Pakai Uang Rakyat Tapi Tak Tahu Berapa Anggarannya

PEKANBARU - Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya tidak begitu mengubris instruksi Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman soal pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Buktinya, masih ada saja kepala OPD yang punya banyak jurus andalan menghindar ketika ditanya wartawan soal anggaran dalam sebuah program yang mereka jalankan.

Salah satunya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Riau, Ferry Hc yang baru-baru ini melaksanakan program menanam jagung di lahan terintegrasi di Desa Bina Baru, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kampar, Riau, Rabu (25/4/2017) kemarin.

Pria pilihan Andi Rachman yang berhasil menggeser posisi Muhibul Basyar saat Dinas Perkebunan dilebur dengan Dinas Pertanian itu ternyata tak satu pun tahu saat ditanya seberapa banyak uang rakyat yang digunakannya untuk menjalankan program tanam jagung di lahan 10 ribu hektare itu. Padahal statusnya masih bekerja sebagai kepala dinas.

"Saya tidak hafal berapa anggarannya, saya harus cek dulu ke kantor," kata Ferry HC saat ditemui di lapangan.

Begitu juga ketika ditanya mengenai data penerima bantuan bibit yang selayaknya harus by name by address, lagi-lagi ia mengaku tidak hafal. Padahal selama ini dinasnya diberi tanggung jawab besar untuk menggunakan kucuran dana dari APBN dan APBD yang tidak sedikit.

"Saya harus cek dulu," ucapnya.

Seperti diketahui, selama dua tahun belakangan ini, Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman bersusah payah membangun kabinet kerja yang mengedepankan keterbukaan informasi. Sayangnya, ''sikap politik dan pemerintahan'' Andi Rachman ini tidak diterjemahkan dengan baik oleh sebagian anggotanya.

"Saya sampaikan kepada seluruh kepala OPD harus berani berbicara dengan wartawan. Salah satunya untuk mengekpos program kerjanya sampai dimana," kata Andi Rachman kepada GoRiau.com beberapa waktu lalu.

Menurut Andi, seharusnya pejabat pemerintah bersinergi dengan media massa yang bertugas sebagai penyambung lidah masyarakat.

Ia pun meminta wartawan untuk melaporkan siapa saja kepala OPD yang anti wartawan. Ia pun berjanji akan menegur langsung bawahannya itu, sekaligus menjadi poin penilaian khusus. "Kasih tahu aja siapa orangnya, nanti jadi bahan penilaian," tuturnya. ***