Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Borneo FC Siap Lawan Madura United Dan Tambahan Dukungan Spesial
Olahraga
24 jam yang lalu
Borneo FC Siap Lawan Madura United Dan Tambahan Dukungan Spesial
2
Madura United Lanjutkan Target Dengan Semangat K3 Tanpa Pelatih Kepala
Olahraga
24 jam yang lalu
Madura United Lanjutkan Target Dengan Semangat K3 Tanpa Pelatih Kepala
3
Forum LKS Jakarta Apresiasi Bantuan 1.300 Paket Sembako dari Jokowi
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Forum LKS Jakarta Apresiasi Bantuan 1.300 Paket Sembako dari Jokowi
4
Ketua FKDM DKI Apresiasi Kebijakan Solutif Pj Gubernur untuk Jukir Minimarket
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Ketua FKDM DKI Apresiasi Kebijakan Solutif Pj Gubernur untuk Jukir Minimarket
5
Pemprov DKI Sabet Penghargaan di Seoul International Travel Fair (SITF) 2024
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Pemprov DKI Sabet Penghargaan di Seoul International Travel Fair (SITF) 2024
6
5 Rekomendasi Sepatu Puma di Blibli
Umum
5 jam yang lalu
5 Rekomendasi Sepatu Puma di Blibli
Home  /  Berita  /  GoNews Group

DPD Watch, Sayangkan Para Anggota Dewan di DPD Terus Berpolemik Soal Jabatan Pimpinan

DPD Watch, Sayangkan Para Anggota Dewan di DPD Terus Berpolemik Soal Jabatan Pimpinan
Koordinator DPD Watch, AB Indrayana. (istimewa)
Minggu, 02 April 2017 23:08 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Koordinator DPD Watch, AB Indrayana menyangkan adanya konflik di internal para wakil rakyat yang duduk di DPD RI. Konflik berkepanjangan yang ia maksud adalah soal polemik dan kekisruhan masalah jabatan pimpinan DPD.

Menurutnya, kedewasaan DPD RI sebagai refresentasi perwakilan daerah harus benar-benar diuji independensinya.

"Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke 5 ditahun di masa sidang I tahun 2016-2017, anggota DPD RI melalui tatib yang dibentuk dan rumuskan pansus sudah jelas secara aklamasi memilih opsi bahwa, masa jabatan pimpinan DPD RI sebagaimana pasal 47 ayat (2) terhitung periode 2014 sampai maret 2017," ujar Indrayana kepada GoNews.co, Minggu (2/4/2017) melalui pesan Whatsapp.

Harusnya kata dia, jika sudah disepakati dan ditetapkan bersama maka tak perlu ada perdebatan bahkan gugatan ke MA (Mahkamah Agung).

"Karena jelas permasalahannya, bukan pada perdebatan antara perbedaan yang setuju masa jabatan 2,5 tahun atau 5 tahun sesuai materi gugatan judicial review, tapi pada sifat urgensi saat ini bahwa masa jabatan ketua DPD RI habis di akhir periode Maret 2017," tukas dia.

Untuk itu sambung Indrayana, guna menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam masa persidangan kedepan sebaiknya DPD RI se-segera mungkin melakukan pembahasan untuk pemilihan ketua, dan konsisten pada hasil Sidang Paripurna Luar Biasa sebelumnya.

"Hal itu, agar tidak terjadi kekosongan pimpinan di tubuh DPD RI, jangan memunculkan sikap inkonsistensi atas sebuah keputusan, sehingga menimbulkan keniscayaan publik. DPD jadi terkesan "Rusuh", " ujarnya.

Dirinya pun dengan tegas menyampaikan, pihak DPD watch akan mendukung percepatan pemilihan Ketua DPD RI itu, "Dukungan ini kita sampaikan, karena melihat dari sudut pandang urgensi saat ini," pungkasnya. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/