Sambangi Kantor Gubernur Riau, Komisi I DPRD Inhil 'Penasaran' Ingin Tahu Sistem Kerjasama dan Publikasi Biro Humas Provinsi

PEKANBARU - Berawal dari rasa ingin tahu lebih banyak mengenai sistem kerjasama dan publikasi media di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) jauh-jauh datang ke Kantor Gubernur Riau untuk menyambangi Biro Humas, Protokol dan Kerjasama Setdaprov Riau, Kamis (23/3/2017).

Rombongan yang dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar AR ini disambut oleh Kasubag Hubungan Pers, Penerbitan, Dokumentasi dan Media, Eriadi Fahmi mewakiliki Karo Humas, Protokol dan Kerjasama Setdaprov Riau Darusman.

"Kita ingin mengetahui sistem kerjasama antara Pemprov Riau dan media, kemudian beberapa item lain seperti publikasi. Karena di Inhil, sedikit ada tumpang tindih antara Diskominfo dan Humas," kata Muammar AR kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Kamis pagi.

Selain Muammar, turut hadir Anggota Komisi I DPRD Inhil lain seperti Andi Rusli (PPP), Asmadi (Gerindra), Fadli (PKB), Bambang Irawan (PDI P), H Bakri (Demokrat) dan Maryanto (PDI P).

Inhil merupakan salah satu kabupaten yang terjadi peleburan SKPD Diskominfo dan Humas. Sebelumnya, dua instansi tersebut berdiri terpisah, kemudian setelah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka digabung.

"Jadi ini sedikit menjadi persoalan dalam peralihan tersebut. Untuk itu kami juga ingin mempelajari sistem di Pemprov Riau, mudah-mudahan ada yang bisa kami bawa ke Inhil nantinya," kata Muammar diamini rekan lainnya.

Sementara itu, Kasubag Hubungan Pers, Penerbitan, Dokumentasi dan Media Eriadu Fahmi mewakili Kabiro Humas Darusman mengatakan, Humas di Pemprov Riau di OPD baru masih berdiri sendiri. Hanya digabung dengan Protokol dan Kerjasama.

"Jadi tidak digabung dengan Diskominfo. Tetapi untuk kerjasama dengan media masih menggunakan sistem sebelumnya, meski ada beberapa kebijakan baru yang diubah atau ditambah," jelas Fahmi.

Salah satunya, kata Fahmi jelas mengenai persyaratan. Dimana saat ini hampir di seluruh Indonesia, media yang bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah harus sudah berbadan hukum PT. Kemudian terdaftar sebagai anggota SPS.

"Itu sudah disampaikan juga kepada seluruh Humas. Begitu juga dengan rilis pemberitaan. Kami di sini juga satu pintu, yakni di Humas. Terutama kegiatan-kegiatan perangkat pimpinan," kata Fahmi.

Pertemuan yang berlangsung di ruangan Karo Humas Setdaprov Riau tersebut diakhiri dengan foto bersama dan penyerahan cenderamata. ***