Usai Bentuk OPD Baru dan Mutasi Pejabat, Gubernur Riau Sibuk Tertibkan Pencatatan Aset Daerah

PEKANBARU - Berlakunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru beserta struktur pengisinya yang juga baru membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus menertibkan pencatatan pengelolaan aset daerah dengan segera.

Baca Juga: Berlangsung Tertutup, Gubernur Riau Pimpin Pengarahan Exit Briefing BPK RI

"Apalagi setelah ada mutasi OPD, ada pejabat baru yang harus diingatkan lagi mengenai pengelolaan aset," kata Andi Rachman kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Jumat (17/3/2017) siang.

Hal inilah yang menjadi latar belakang terselenggaranya pengarahan Exit Briefing Pemeriksaan Pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau secara tertutup di Kantor Gubernur Riau, Jumat siang.

Orang nomor satu di Riau ini berharap supaya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang baru saja menempati OPD baru untuk serius mengelola aset pemerintah yang ada di instansinya, salah satunya dengan pencatatan yang termuat dalam data base.

"Ini briefing pengelolaan aset, menyangkut pencatatan dan penyusutan asetnya. Ini yang disosialisasikan. Kita juga akan buka pos konsultasi yang dikawal oleh Inspektorat dan BPKAD," tuturnya. (advertorial)