Gerindra: Program Joko Widodo Tidak Mampu Buat Generasi Millennium Miliki Hunian di Kota, Ujungnya Hanya Kontrak

JAKARTA - Kalau generasi milenium tidak bisa membeli rumah, tentu banyak penyebabnya. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang menaikan pajak PBB sangat tinggi di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono kepada GoNews.co, Jumat (17/2/2017) di Jakarta.

"Penyebab kedua, akibat sektor property hunian di Jakarta dijadi semacam produk dipasar modal dengan cara melakukan bubble harga hunian property oleh para mafia pengembang ,yang berakibat tingginya nilai harga property di kota," tukasnya.

Kemudian kata dia, akibat bunga pinjaman kredit perbankan untuk property yang sangat tinggi diatas 12 % dibandingkan negara negara di ASEAN dan ditambah lagi tingkat kenaikan pendapatan masyarakat yang makin menurun dan tergerus oleh inflansi dan nilai kurs rupiah yang makin jeblok terhadap nilai US dollar selama pemerintahan Joko Widodo - JK

"Hancurnya Industri bahan baku untuk sektor property yang 70 persen belum local content alias masih harus import, seperti furnitur, besi dan lainya," tandasnya.

Jika generasi millennium sambungnya, tidak mampu membeli hunian di kota akibat pendapatannya yang hanya naik 10 % pertahun dan kenaikan harga tanah hingga 15 % s/d 20 % akibat permainan mafia pengembang itu menunjukan kalau pemerintah Joko Widodo sudah gagal menciptakan kenaikan masyarakat kelas menengah di perkotaan.

"Apalagi Buruh yang UMR hanya naik berdasarkan nilai inflasi tidak akan pernah mimpin punya hunian tinggal di Kota, paling mampunya di rumah kontrakan petakan itupun patungan, sudah jelas Joko Widodo gagal total. Harga di Ibukota atau kota metropolitan negara anggota G 20 memang harganya pasti tinggi, tapi hanya Indonesia saja Generasi mileniumnya yang enga mampu beli," tegas Arief.

Yang harus dilakukan pemerintah katanya, harus menciptakan kota-kota Industri dan kota- kota satelit di daerah dengan fasilitas yang mendekati fasilitas Ibukota. Dengan sistim kepemilikan tanah yang lebih baik, sehingga bisa membuka lapangan kerja baru dan generasi milenium bisa bekerja serta meningkatkan pendapatan.

"Dan secara otomatis akan menciptakan penurunan harga hunian di ibukota akibat pindahnya warga kota jakarta ke kota kota satelit," tandasnya lagi.

Kalau dengan mengunakan cara-cara pengelolaan dan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Joko Widodo dengan konsep yang ada kata dia, pasti gagal dan engga jelas untuk meyediakan hunian murah di kota. "Maka generasi milinium tidak akan pernah bisa memiliki hunian di Kota dan paling paling ngontrak di apartemen dan rumah petakan di Jakarta," pungkasnya. ***