Harus Ada Solusi Cepat dari Pemerintah Soal Proyek Pembangunan Transmisi Listrik dan Gardu Induk

PEKANBARU - Rencana proyek pembangunan jaringan transmisi listrik serta gardu induk di Riau tak kunjung tuntas dikarenakan belum rampungnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Akibatnya, pusat pengatur beban listrik Sumatera yang bertempat di Riau tak bisa dioperasikan dengan maksimal.

Menyikapi hal itu, DPRD mendesak pihak Pemprov Riau dan pemerintah kabupate dan kota untuk menyelesaikan persoalan yang menghambat rencana tersebut. Karena ini merupakan kesempatan besar yang tidak boleh lepas dan harus disegerakan.

Anggota Komisi A DPRD Riau, Drs. Edy A Moh Yatim mengatakan sangat mendukung rencana dijadikannya Riau sebagai pusat pengatur beban listrik Sumatera. Karena itu, pihaknya meminta Pemprov agar tidak lagi melalaikan kesempatan. Kalau perlu, harus berani pasang badan untuk segala persoalan yang masih menjadi kendala dalam rencana tersebut.

“Kami sangat merespon dan mendukung rencana itu. Pemerintah harus menangkap peluang ini dengan cepat. Harus diselesaikan sesegera mungkin, dan jangan biarkan terlalu lama. Kami paham soal RTRW memang erat kaitannya dengan persoalan hukum. Tapi ketika sudah ada peluang dari pusat untuk penyelesaian RTRW seperti sekarang ini, kalau bisa Pemprov pasang badan. Karena ini jelas bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingam bersama. Masyarakat pasti akan sangat mendukung," kata Edy Yatim, kemarin.

Ditempatkan Riau sebagai pusat kelistrikan di Sumatera, menurutnya, bukan tidak ada alasan. Selain posisi Riau yang strategis dan berada di tengah-tengah pulau Sumatera, Riau juga minim bencana alam serta termasuk kawasan aman dibanding dengan daerah lainnya.

“Dulu semuanya Sumbar, sekarang dipindah ke Riau karena daerahnya mendukung dan posisinya di tengah. Kita dianggap strategis dan jarang bencana alam terjadi,” ulas politisi Demokrat ini.

Edy menambahkan, saat ini tergantung Riau saja untuk mempercepat dan menyiapkan hal tersebut. Karena di daerah lain menurutnya sudah menyelesaikan jaringan transmisi hingga ke daerah perbatasan. Jika Riau telah selesai mempersiapkan, nantinya tinggal menghubungkan titik sambung dari tiap-tiap daerah di Sumatera.

“Kami dapat informasi titik sambungnya dari daerah lain sudah selesai, misalnya Sumatera Utara sudah sampai perbatasan, demikian juga dengan Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Barat. Tinggal kita yang menyelesaikan persiapan,” imbuhnya.

Terkait RTRW, Edy mengatakan, pemerintah daerah harus melakukan upaya khusus. Karena Riau sebagai pusat pengatur beban listrik Sumatera tersebut sangat penting untuk cepat diselesaikan.

“Untuk masalah RTRW ini harus ada upaya khusus yang dilakukan oleh Pemprov Riau. Seperti apa upayanya, tentu mereka yang sangat paham. Agar rencana tersebut tidak lagi terkendala dan bisa direalisasikan,” tuturnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Riau H. Asri Auzar mengakui, belum tuntasnya masalah RTRW menyebabkan mandegnya pembangunan di berbagai sektor. Salah satu bidang yang dinilai fundamental adalah kelistrikan. Sebab sektor ini memiliki implikasi langsung ke sektor-sektor investasi lainnya.

Menyikapi situasi itu, Asri meminta kepada Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak diam saja, dan hendaknya melakukan koordinasi bersama, serta memberikan masukan dan dukungan moral kepada pihak PLN. Sudah seharusnya pemerintah memberikan kemudahan perizinan serta ikut mencari jalan keluar atas persoalan di lapangan.

"Ini merupakan kesempatan besar, jangan sampai kita kehilangan kesempatan seperti ini. Kita tidak mengeluarkan uang untuk pembangunan ini. Karena itu, kami minta kabupaten dan kota terus melakukan koordinasi," harapnya.

Baca Juga: Lambannya RTRW Ganjal Proyek Pembangunan Transmisi Listrik

Pengamat Ekonomi Universitas Riau Edyanus Herman Halim mengatakan, dijadikannya Riau sebagai pusat pengatur beban listrik di Sumatera akan menjadi peluang untuk peningkatan perekonomian di Riau.

"Jika listrik di seluruh daerah sudah aman, dan tidak kekurangan lagi, maka investasi juga akan lancar. Selama ini investor masih tidak bisa masuk karena belum ada listrik yang mencukupi. Mudah-mudahan ini akan menjadi pendorong utama perekonomian di daerah Riau nantinya,” kata dia.

Edyanus menyebutkan persoalan RTRW yang kini menghambat pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, seharusnya tidak perlu terjadi bila pemerintah memiliki political will.

"Harus ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah. Lagipula, hingga sekarang tidak ada kepastian kapan RTRW itu disahkan. Bila kondisinya terus begini. Siap-siap sajalah kita gigit jari dengan berbagai peluang yang ada," tegasnya. ***