Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
Olahraga
16 jam yang lalu
Shin Tae-yong: Masih Ada Kesempatan Indonesia Lolos ke Paris
2
Langkah-langkah Mudah Klaim Asuransi Mobil All Risk, Auto Diterima!
Umum
18 jam yang lalu
Langkah-langkah Mudah Klaim Asuransi Mobil All Risk, Auto Diterima!
3
Promosi dan Degradasi di Timnas U-16 Selama TC di Yogyakarta
Olahraga
14 jam yang lalu
Promosi dan Degradasi di Timnas U-16 Selama TC di Yogyakarta
4
PT Pembangunan Jaya Ancol Bukukan Pendapatan Rp 255,6 Miliar
Pemerintahan
14 jam yang lalu
PT Pembangunan Jaya Ancol Bukukan Pendapatan Rp 255,6 Miliar
5
Sekda DKI Kukuhkan 171 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Sekda DKI Kukuhkan 171 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
6
Ketum PSSI Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
Olahraga
15 jam yang lalu
Ketum PSSI Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Ada Gagasan Denda Untuk Penyebar Hoax, Lukman Edy: Pansus Pemilu Bakal Undang Google

Ada Gagasan Denda Untuk Penyebar Hoax, Lukman Edy: Pansus Pemilu Bakal Undang Google
Anggota DPR RI, Lukman Edy saat diskusi. (GoNews/Muslikhin)
Kamis, 26 Januari 2017 16:51 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Jelang Pemilu dan Pemilukada, saat ini ada gagasan dari Pansus Pemilu DPR untuk memberikan sanksi enda bagi penyedia sosmed jika mereka menyebarkan hoax, kebencian, sara, black campagne dan fitnah dalam tahapan pemilu 2019.

"Iya kita akan tanya Kominfo sanggup apa tidak mengundang 5 representasi layanan sosmed ini. Karena melihat fenomena begitu masifnya sosmed menebar kebencian, kemudian sara, itu mau tidak mau ada pembatasan," ujar Lukman Edy saat diskusi publik di Press Room DPR, Kamis (26/1/2017).

Untuk itu kata dia, pihaknya akan memanggil dan bekerjasama dengan pihak Facebook, IG, Twitter, Yahoo dan pihak Google di Indonesia.

"Dengan demikian nanti kalau ada akun-akun yang memenuhi ketentuan tadi, bisa diblokir permanen. Karena yang bisa dilakukan Kominfo adalah memblokir akun-akun. Tapi kenyataannya setelah diblokir, sejam berikutnya lahir lagi seperti zombie," tukasnya.

Jadi kata Lukman, pihaknya akan mencegah dengan cara dari hulunya. "Iya harus begitu, dengan memanggil dan bekerjasama langsung dari penyedia Sosmed. Ini sudah dipraktekkan di Jerman dan China," paparnya.

Selain itu katanya, DPR juga berharap agar TNI/Polri dan PNS juga benar-benar bisa memposisikan sebagai pihak yang netral dalam pemilu nanti.

"Khususnya TNI dan Polri, kita sudah menanyakan apakah 2019 siap di evaluasi, dan mereka bilang siap. Selain itu juga kita tegaskan agar aparat benar-benar fokus dalam pengamanan pemilu dan pilkada," pungkasnya. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/