Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lestarikan Warisan Budaya Batak Lewat Konser Musik Anak Ni Raja
Umum
22 jam yang lalu
Lestarikan Warisan Budaya Batak Lewat Konser Musik Anak Ni Raja
2
Veddriq Juara di Shanghai, Panjat Tebing Selangkah Lagi Tambah Tiket Ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
23 jam yang lalu
Veddriq Juara di Shanghai, Panjat Tebing Selangkah Lagi Tambah Tiket Ke Olimpiade 2024 Paris
3
Rakor PON XXI di Medan, Menpora Dito Sebut Kesiapan Sumatera Utara Sudah Matang
Olahraga
23 jam yang lalu
Rakor PON XXI di Medan, Menpora Dito Sebut Kesiapan Sumatera Utara Sudah Matang
4
Srikandi PLN Mengajar, Mahasiswa LP3I Jakarta Gali Lebih Dalam Peran Humas di Era Digital
Umum
9 jam yang lalu
Srikandi PLN Mengajar, Mahasiswa LP3I Jakarta Gali Lebih Dalam Peran Humas di Era Digital
5
Tampil di Kandang, Borneo FC Lebih Percaya Diri Hadapi Madura United FC
Olahraga
8 jam yang lalu
Tampil di Kandang, Borneo FC Lebih Percaya Diri Hadapi Madura United FC
6
Hadapi Borneo FC di Leg Kedua Semifinal, Rakhmat Basuki: Ada Energi Positif
Olahraga
8 jam yang lalu
Hadapi Borneo FC di Leg Kedua Semifinal, Rakhmat Basuki: Ada Energi Positif
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Banyaknya Warga Asing Tak Jelas, Komisi III Pertanyakan Bebas Visa

Banyaknya Warga Asing Tak Jelas, Komisi III Pertanyakan Bebas Visa
Kamis, 19 Januari 2017 12:35 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil ketua komisi III DPR RI, Desmon J Mahesa dalam ruang komisi III mempertanyakan terkait bebas visa terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di Indonesia.

Pasalnya, Menurut Desmon, Warga Negara Asing (WNA) tersebut sebagian besar tidak memiliki dokumen yang lengkap atau ilegal. Dan itu akan berdampak buruk bagi pemerintah.

Tak hanya itu lanjut  politisi Partai Gerindra, bagi WNA yang tidak mempunyai data lengkap apakah memiliki bertujuan sebagai pekerja atau wisata.

Sebab ia memandang, jika para WNA ilegal tidak mempunyai tujuan pasti. Pemerintah harus mengambil langkah sikap tegas.

"Apa yang terjadi dengan orang asing apa murni atau ini jadi politik dalam rangka mengganggu dinamika pemerintahan dalam rangga kekuasaan yang kita tidak tau dalam rangga memperbesar jumlah minority," ujarnya dalam rapat dengan komisi III di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (19/1).

Untuk itu ia meminta Menkumham membahas secara bersama dengan jajaran kementerian lain melalui rapat rapat  terbatas, agar ada satu jalan keluar terkait  bebas visa.

"Apakah sudah tepat kita melakukan evaluasi memberikan bebas visa ini Ini bicara tentang imigrasi," ucapnya.

Seperti yang diketahui, saat ini berlangsung rapat Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan Ham. Dalam ruang rapat komisi III,  Menkumham Yasona H Laoly memaparkan sejumlah pembahasan kijerja yang telah dilakukan. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/