Langkah ini merupakan bagian dari wujud kenbijakan reformasi pertanahan secara besar-besaran pada tahun 2017.
"Ini merupakan redistribusi aset atau land reform yang akan dilakukan besar-besaran pada 2017," kata Jokowi dalam perayaan HUT ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta, Minggu (15/1/2017).
Pada tahun 2016 pemerintah telah memulai reformasi tanah, dan akan terus dilanjutkan pada 2017 karena banyak masyarakat hukum adat yang tersebar di Indonesia.
''Reformasi tanah yang sudah dimulai tahun 2016 akan terus dikerjakan,'' katanya.
Jokowi menyebutkan pemerintah sudah memberikan pengakuan kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat dengan memberikan lahan seluas 12.544 hektare untuk 5.712 kepala keluarga (KK).
"Ada hampir 2.000-an masyarakat hukum adat, tetapi yang diberi baru sembilan,'' ujanya.
''Ini bari awal, karena kita punya stok 12,7 juta hektare lahan yang siap kita berikan baik kepada kelompok masyarakat adat maupun kepada rakyat di sekitar hutan," tandas Jokowi.***
