Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kadek Agung Sedih Bali United Kebobolan Di Menit Akhir
Olahraga
14 jam yang lalu
Kadek Agung Sedih Bali United Kebobolan Di Menit Akhir
2
Madura United Persembahkan Kemenangan Untuk Suporter
Olahraga
14 jam yang lalu
Madura United Persembahkan Kemenangan Untuk Suporter
3
Riski Afrisal Langsung Fokus Penuh Untuk Laga Leg Kedua
Olahraga
14 jam yang lalu
Riski Afrisal Langsung Fokus Penuh Untuk Laga Leg Kedua
4
Ezra Walian Bertekad Sudahi Puasa Juara Persib Bandung
Olahraga
15 jam yang lalu
Ezra Walian Bertekad Sudahi Puasa Juara Persib Bandung
5
Borneo FC Sudah Tampilkan Yang Terbaik, Angga Saputro: Masih Ada Peluang
Olahraga
13 jam yang lalu
Borneo FC Sudah Tampilkan Yang Terbaik, Angga Saputro: Masih Ada Peluang
6
PSSI Terima Kasih pada Suporter Yang Dukung Timnas Indonesia
Olahraga
11 jam yang lalu
PSSI Terima Kasih pada Suporter Yang Dukung Timnas Indonesia
Home  /  Berita  /  GoNews Group
Pembongkaran Paksa Rumah Dinas TNI

Ibu Hamil 8 Bulan Lapor ke Presiden

Ibu Hamil 8 Bulan Lapor ke Presiden
Nurul (tengah) ibu hamil delapan bulan yang melapor ke Presiden Jokowi
Sabtu, 07 Januari 2017 15:40 WIB
Penulis: Rijam Kamal Siahaan

MEDAN - Nurul, ibu hamil delapan bulan yang rumahnya kena penertiban petugas Kodam I/Bukit Barisan mengaku telah melapor ke Presiden Joko Widodo.

Ia bersama keluarganya dan para tetangga meminta perlindungan hukum dari presiden.

"Menurut dokter, bulan depan saya sudah melahirkan. Namun, mau gimana lah ini. Rumah yang saya tempati pun digusur TNI. Kemarin, kami sudah melapor ke presiden," kata Nurul di Komplek Pamen Jl Djamin Ginting, Padang Bulan, Medan Selayang, Sabtu (7/1/2016).

Ia mengatakan, dirinya sudah puluhan tahun tinggal di komplek Pamen itu. Selama tinggal di komplek Pamen, ia dan para tetangga tertib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan biaya lain.

"Enggak tau lah mau gimana nanti ini," kata Nurul duduk di pinggir jalan dengan kondisi perut sudah tampak mulai membesar.

Penghuni lain Ade mengatakan petugas Kodam I/BB tidak menghormati surat dari Kementerian Sekretaris Negara.

"Sudah ada jawaban dari Kementerian agar penertiban ini ditinjau ulang. Penertiban ini dilakukan karena petugas Kodam tidak terima kami melapor ke presiden," katanya.

Editor:Rizky Fadilah
Kategori:Peristiwa, GoNews Group, Sumatera Utara, Umum
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/