Guru Besar Hukum UI: Pemerintah Indonesia dan Australia Perlu Ambil Tindakan Antisipatif

JAKARTA - Kejadian warga mengibarkan bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne patut diwaspadai oleh pemerintah Indonesia dan Australia agar hubungan baik kedua negara tidak terganggu.

Dan menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, besar kemungkinan warga tersebut memanfaatkan situasi pasca penangguhan sementara kerjasama militer antar kedua negara.

"Warga tersebut kelihatannya hendak mengolok-olok isu sensitif yang menyebabkan adanya penangguhan sementara kerjasama militer. Tindakan tersebut sulit untuk dianggap sebagai tindakan yang terpisah dari hinggar bingar antar kedua negara," ujarnya melalui siaran persnya yang diterima redaksi GoNews.co, Sabtu (7/1/2017) malam, di Jakarta.

Tindakan warga tersebut kata dia, juga memperburuk suasana setelah media Australia menyerang Panglima TNI Gatot Nurmantyo setelah media Australia melansir adanya silang pendapat antar pejabat di Indonesia.

"Untuk mengantisipasi lebih buruknya hubungan antar kedua negara, Pemerintah Australia perlu untuk memperhatikan permintaan Kementerian Luar Negeri agar lebih memperhatikan keamanan dan menjaga lebih ekstra KJRI," tukasnya.

Sebaliknya pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pengamanan terhadap Perwakilan ataupun hal-hal yang berbau Australia di Indonesia agar tidak terjadi tindakan serupa oleh warga di Indonesia.

"Tindakan lain adalah perlu dilakukan pertemuan antar pejabat dan menunjukkan kepada kedua publik bahwa Indonesia dan Australia berkomitmen menjaga hubungan baik," tegasnya.

Bila langkah antisipatif tidak dilakukan sambungnya lagi, dikhawatirkan ketegangan ditingkat pejabat akan merembet ke tingkat publik.

"Bila ketegangan telah sampai ditingkat publik dan meluas maka akan sulit untuk mengembalikan hubungan baik antar kedua negara yang telah lama terbina," pungkasnya. ***