FPI Bantah Gerakan Makar, Muhammadiyah dan NU Kompak Larang Warganya Turun Aksi 2 Desember

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin, meminta Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian membuktikan ucapan tentang indikasi makar yang dirancang sekelompok masyarakat. Novel meminta Tito menyebut nama kelompok yang berencana menggulingkan pemerintah Presiden Joko Widodo.

“Polri jangan blunder. Tunjuk dan sebutkan siapa yang mau buat makar," katanya seperti dikutip GoNews.co dari Tempo, Senin 21 November 2016. "Yang jelas, FPI tidak pernah punya agenda menggulingkan Jokowi."

Sementara Tito dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengendus adanya sekelompok masyarakat yang berencana menggulingkan pemerintah Joko Widodo. Mereka ditengarai bakal menggalang massa untuk menduduki dan "menguasai" gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 November mendatang.

Novel membantah dugaan adanya pengerahan massa untuk demo 25 November. Menurut dia, FPI hanya akan berunjuk rasa pada 2 Desember. Aksi damai itu dilakukan dengan doa dan zikir bersama di Bundaran Hotel Indonesia hingga jalan Semanggi-Sudirman.

Massa akan yang mengikuti "Aksi Bela Islam III" itu diklaim lebih besar dibanding jumlah peserta demo 4 November lalu yang memprotes dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Rencananya, demonstran melakukan salat Jumat bersama di sepanjang jalan tersebut. Pengunjuk rasa tak akan bergerak ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Istana Negara, ataupun Monumen Nasional. Mereka juga tak bakal berorasi. "Kami hanya ingin berdoa untuk negeri Indonesia sekaligus memperingati Maulid Nabi. Kami juga berdoa supaya Ahok bisa segera ditahan dan dijebloskan ke penjara," ujar Novel.

Sedangkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyatakan lembaganya tidak menyetujui demonstrasi pada 2 Desember mendatang. Demonstrasi tersebut justru kontraproduktif karena dianggap mengintervensi penegak hukum agar menahan Ahok. "Penegakan hukum seharusnya tidak diintervensi baik oleh penguasa maupun massa," kata dia.

Ihwal indikasi demo mengarah ke makar, Abdul menganggap komentar Tito itu berlebihan. "Saya tidak yakin umat Islam akan melakukan itu (makar)," kata dia.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Helmy Faishal Zaini, lewat siaran pers mengimbau warga NU tidak berunjuk rasa atas perkara Ahok. Masyarakat diminta menghormati proses hukum yang berlangsung.

Adapun Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Zaitun Rasmin, tak menganjurkan umat Islam berunjuk rasa soal perkara penistaan agama oleh Ahok. 

"MUI memang tak menganjurkan, tapi kami juga tak bisa melarang," ujar dia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta polisi tidak menimbulkan kegaduhan terkait dengan informasi dugaan makar. Menurut Didik, bila polisi menduga ada pihak yang mengganggu keamanan negara, tidak perlu ada wacana. "Langsung saja ambil tindakan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan polisi mengetahui sejumlah pertemuan yang dilakukan beberapa kelompok yang merencanakan makar. “Nanti pada waktunya kami akan panggil mereka. Tunggu saja," ujar dia. ***