Sekda 50 Kota Lantik Lagi 18 Pejabat Eselon III dan IV

SARILAMAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), Yendri Tomas melantik  lagi 18 pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (8/11) sore.

Sekda Yendri Tomas dalam pidatonya mengatakan , mutasi pejabat tersebut merupakan kali yang kedua sejak kepemimpinan Bupati Irfendi Arbi dan Wakil Bupati Ferizal Ridwan sejak ia dilantik sejak awal 2016.Pertama terhadap 8 pejabat eselon III dan IV pada Jumat (6/10) lalu.

Dari 18 pejabat yang dilantik kali ini, 13 diantaranya eselon III dan 6 eseleon IV.

Pelantikan tersebut sesuai dengan keputusan bupati Nomor 821/1447/BKD-LK/2016 tanggal 8 November 2016 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) di Lingkungan Pemkab Limapuluh Kota.

Pejabat eselon III  yang dilantik tersebut adalah Fidria Fala (Camat Situjuh)  Adrian Wahyudi (Kabag Administrasi Pembangunan Setkab) , Saiful (Kabag Risallah Sekwan), Aneta Budi Putra (Sekretaris BKD), Ayu Mitria Fadri (Sekretaris BLH), Indrawati (Sekretaris Dinas Pendidikan), Nursal (Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi),Nur Akmal (Sekretaris BPBD), Alfrizal (Kabid Dikdas pada Dinas Pendidikan), Akmal (Kabid Perbedayaan Pelayanan Rehabilitasi dan Kelembagaan Sosial pada Dinas Soskertrans), Afrina (Kabid Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada  BPM), Syukri Anda (Kabid Perlindungan, Konservasi dan SDA pada BLH), dan Ray Foster Wilmar (Sekcam Situjuh Limo Nagari).

Selanjutnya, 6 pejabat eselon IV yang dilantik itu adalah Fachrurrazy (Kasi Data dan Informasi Kominfo Dishub Kominfo), Marjohan (Kasubag Dokumentasi Humas dan Protokoler) , Muhammad Idham (Kasi Ekonomi dan Pembangunan Pada Camat Guguk), Anwar(Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Mukni (Kasubid Koordinasi dan Kerjasasama pada BPMPPT), dan Mispon Heri (Kasi Distribusi dan Promosi pada Dinas Koperasi UMKM dan Perindag).

Yendri menyebutkan mutasi kali ini masih difokuskan mengisi jabatan yang sebelumnya lama kosong, hal itu bertujuan untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan.

Menurutnya, mutasi, rotasi, dan promisi adala hal yang wajar dalam pemerintahan, untuk itu ia meminta semua pejabat yang ada di daerah itu jangan sampai terganggu kinerjanya karena mutasi, rotasi, dan promisi.

Sebelumnya dalam rapat paripurna tentang pengesahan Peraturan Daerah tentang Susunan Peragkat Daerah (SOPD), DPRD meminta bupati dan wakil bupati menempati pejabat profesional untuk menduduki suatu jabatan.

"Kami meminta pejabat yang akan dilantik adalah orang profesional sesuai dengan latar belakang keilmuannya," kata Ketua DPRD setempat, Safaruddin.

Menurutnya salah satu cara mempercepat pembangunan daaerah adalah dengan meletakkan orang yang ahli untuk menduduki suatu jabatan.***