200 Pengacara Pembela HMI: Tolong Pak Presiden Jokowi Jangan Takuti-takuti Adik Mahasiwa HMI

JAKARTA - Koordinator Tim Kuasa Hukum HMI, Muhamad Syukur meminta, agar Presiden Joko Widodo tak menakut-nakuti para kader HMI.

Hal itu ia ungkapkan terkait adanya penangkapan sejumlah pengurus HMI pada Senin dinihari yang lalu. "Kami tegaskan, Presiden Jokowi harus memberikan sikapnya terkait dengan upaya oknum Kepolisian dalam menakut-nakuti mahasiswa kita teman-teman HMI baik PB HMI maupun beberapa sekertariat di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Kami melihat, ini adalah upaya pembangkangan upaya untuk mematikan teman-teman yang kritis menyikapi pernyataan Ahok tentang penistaan agama. Jadi tolong Presiden jangan takut-takuti adik-adik mahasiswa," pintanya.

Adapun langkah-langkah selanjutnya kata dia, selain ke Komnas HAM, pihaknya juga sudah koordinasi dengan Komisi III DPR. "Selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan Kompolnas. Lalu ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dugaan pencemaran nama baik HMI, setelah itu, kita akan meminta klarifikasi Kapolda soal pernyataan bahwa HMI adalah provokator yang menjadi viral di Medsos," tegasnya kepada GoNews.co di Mapolda Metro Jaya, Selasa (08/11/2016).

Ditanya apakah ada kader lain yang ditangkap, M Syukur mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi dan tim sudah mendalami kurang lebih ada 30 orang.

"Kita masih terus mengikuti perkembangannya, tapi kita meminta kepada Kapolri untuk juga memberi perhatian serius terhadap proses penindakan kalau mereka disangkakan melayangkan surat secara baik kita jamin mereka yang kita dampingi untuk datang di Polda," ujarnya.

Masih kata dia, terkait 200 pengacara yang masuk tim kuasa hukum, akan masih bertambah."Ya itu masih sedikit. Sekarang masih terus berdatangan baik pengacara dari seluruhnya alumni HMI," ujarnya.

Lanjut Sykur, sebagian dari mereka, sudah mendampingi. "Hanya saja, kita sampaikan tadi, kalau sudah ditetapkan tersangka baru kita memiliki ruang. Tak mungkin kita baru mendampingi setelah BAP. Mendampingi tersangka itu tujuannya untuk memberikan advice hukum terhadap pernyataan yang bila dipaksa atau pernyataan yang tidak sesuai atau tidak dilakukan. Kalau ada unsur pemaksaan yang dilakukan kemudian dia tidak memahami hukum dan ditekan ini yang menjadi soal kita," tukasnya.

Ketika ditanya apakah bakal ada rencana demo besar-besaran terkait adanya penangkapan tersebut, Syukur menjawab "iya".

"Pastilah, karena itu tidak wilayah saya, tapi PB HMI sudah putuskan kalau tidak ditegakkan secara adil atau sesuai hukum dengan benar, pasti akan ada gelombang protes. Makanya kami minta, Kapolda untuk menegaskan proses ini secara transparan, baru kami akan trima. Siapapun yang dimimta mohon disurati secara baik, bahkan kami antar ke sini jangan mengambil secara paksa apalagi diambil dipinggir jalan ini tentu tudak kita inginkan," pungkasnya. ***