Diklat CPNS Kopertis Wilayah X di Lingkungan Kemenristekdikti Dibuka Gubernur Sumbar

PADANG - Perkembangan ilmu yang luar biasa juga harus diimbangi dengan tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas. Dalam konteks ini, Pendidikan dan Pelatihan dengan tujuan utama penanaman nilai--nilai Akuntabilitas, Nasionalime, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti-Korupsi (ANEKA) adalah salah satu bentuk peningkatan kualitas tersebut.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan CPNS di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Golongan III Angkatan IV dan V Tahun 2016 dan Penutupan Diklat Prajabatan CPNS Kemenristekdikti Golongan III Angkatan III di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Padang Besi, Kamis (27/10/2016).

Acara dihadiri oleh Kepala Bandiklat Prov. Sumbar Rosman Effendi, Perwakilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristekdikti, Perwakilan dari perguruan tinggi asal peserta, dan segenap pejabat dan Widyaiswara di Bandiklat Prov. Sumbar.

Diklat Golongan III Angkatan IV dan V yang akan berlangsung dari tanggal 27 Oktober 2016 sampai 6 Desember 2016 ini diikuti oleh 80 peserta yang berasal dari Institusi Pendidikan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Prov. Kep. Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Kopertis Wilayah 10.

Sebagai Kepala Daerah yang masih terus aktif di dunia akademik sebagai tenaga pengajar, Gubernur lebih lanjut menjabarkan bagaimana penerapan nilai-nilai ANEKA sebagai tenaga pengajar di lingkungan Perguruan Tinggi.

Dikatakannya, ANEKA adalah lima poin yang harus dipegang sebagai bekal dalam menjalani profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil secara umum, dan sebagai dosen secara khusus.

"Akuntabilitas adalah bagaimana membalas gaji dan tunjangan yang diberikan negara dengan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan," paparnya.

Ditambah Gubernur lagi, Nasionalisme adalah bagaimana tenaga pendidik mengaktualisasikan potensi diri di tengah keberagaman pendidik dan tenaga didik untuk bersama-sama mengembangkan bangsa dan negara. Hal ini ia pertegas dengan menyatakan, "Nasionalisme adalah perekat di tengah kebhinekaan Indonesia."

Dalam penerapan dua nilai di atas, PNS dan pendidik harus berpedoman pada standar norma dan etika yang berlaku di ruang publik tempat profesi dijalankan sembari menjaga komitmen mutu tugas dan pekerjaan.

"Sebagai dosen, komitmen mutu bisa kita wujudkan misalnya dengan menetapkan terciptanya mahasiswa-mahasiswa yang hebat dan bermutu sebagai target. Saya sendiri, walaupun kerjaan banyak, tetap berusaha menjaga komitmen untuk menulis buku paling tidak satu buku setiap tahun," ujar Gubernur memberi contoh.

Terakhir, tentang Anti-Korupsi, Gubernur dengan tegas mengingatkan agar seluruh peserta Diklat untuk menanamkannya sejak dalam pikiran. Gubernur juga menekankan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada uang, namun juga waktu.

"Jangan ada sedikitpun pikiran untuk korupsi baik waktu maupun uang. Sebanyak apapun lembaga untuk mencegah, membasmi, dan memberantasnya, KPK, BPK, BPKP, Inspektorat, yang di dalam diri ini, hanya pribadi bersangkutan yang bisa," tegasnya.

Gubernur menutup sambutannya dengan pesan agar peserta mengikuti diklat dengan serius sehingga tidak ditinggal oleh zaman.

Acara pembukaan kemudian dilanjutkan dengan pemasangan dan penanggalan tanda peserta secara simbolis oleh Gubernur kepada dan dari peserta Diklat yang diwakili oleh peserta dari Sumatera Utara dan Kopertis Wilayah 10. (Humas)