Puji Kinerja Ekonomi Menkeu, Misbakhun Meminta Sri Mulyani Apresiasi Pegawai Pajak dalam Tax Amnesty

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mampu menjaga inflasi sehingga terkendali dengan baik. Menkeu juga dianggap mampu berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan pengendalian daerah supaya inflasi terkendali.

Selain inflasi, Misbakhun juga memberikan pujian terhadap pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 5,04%, Nilai Tukar Rupiah yang mulai menguat, dan bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) yang stabil pada semester pertama tahun 2016.

Dirinya juga mengapresiasi konsistensi Menkeu untuk menjaga belanja infrastruktur di Kementrian dan Lembaga tetap dalam realisasi yang terus meningkat di tahun 2016 lebih baik dari tahun 2015.

"Ini menunjukkan bahwa Bu Menkeu ingin menjaga amanat Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur sebagai prioritas pembangunan sebagaimana yang menjadi program Nawacita,” kata Misbakhun pada rapat kerja Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (13/10/2016).

Kendati demikian, Misbakhun mengingatkan SMI agar mengkoordinasikan dengan Bank Indonesia di sisa waktu yang ada melalui fungsi koordinasi untuk menjaga laju inflasi agar terjaga dengan baik. Jangan sampai nanti di kemudian hari hingga akhir tahun ada situasi-situasi yang membuat inflasi jadi tidak terkendali.

Misbakhun juga meminta Menkeu Sri Mulyani, supaya memperhatikan animo belanja masyarakat jelang Hari Natal pada November-Desember mendatang. Menurutnya, dengan melihat  asumsi makro semua dalam acuan yang cukup baik, pertumbuhan sampai semester pertama selesai 5,04, inflasi 3,1, rupiah juga terkendali. Terkait rupiah, Misbakhun juga meminta tolong Menkeu karena berkaitan dengan dana tax amnesty (TA) yang begitu besar.

"Ini juga harus dilakukan koordinasi dengan pihak otoritas moneter. Pembayaran-pembayaran dari TA kemarin itu membuat sektor private cukupdi pegang oleh pemerintah, walaupun dalam situasi yang sulit, tapi pemerintah tetap memegang likuiditas yang sangat besar. Sementara, sambung dia, sektor swasta harus berkorban membayar uang tebusan. Itu kan diluar perkiraan belanja mereka, sehingga itu perlu kebijaksanaan pemerintah untuk lebih  bisa mengatur spending-nya dengan baik sehingga bisa menumbuhkan pertumbuhan di sektor private," paparnya.

"Realisasi belanja ini kalau saya melihat, yang Pemerintah perlu berhati-hati adalah mengenai serapan yang sampai saat ini, kalau KL 55,8%, belanja non KL 62,9%, sementara tinggal 2 bulan setengah lagi, maka jangan sampai kemudian terjadi kejar-kejaran di akhir tahun untuk mengatasi sisa belanja yang ada," timpal dia.

Mengenai good governance, Menkeu selama ini selalu bicara soal governance. Pada faktanya, governance menjadi abai, dan kemudian menghabiskan sisa belanja supaya di tahun depannya tidak terpotong.

Misbakhun pun sempat menyinggung defisit yang sudah terkontrol dengan baik, realisasi masih 1,79, berarti pemerintah benar-benar melakukan upaya manajemen risiko fiskal dengan disiplin fiskal yang ketat dan penuh kehati-hatian.

"Saya akui cukup bagus, sehingga semuanya dalam kontrol fiskal yang terkendali," tukasnya. ***