Agus Hermanto: Soal Ruhut Sedang Dibahas di Internal Partai Demokrat, Sanksi Pasti Ada

JAKARTA - Terkait dukungan Ruhut Sitompul kepada Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta yang bukan kader Partai Demokrat, Wakil Ketua Partai besutan SBY, Agus Hermanto mangaku sedang dibahas di internal Partai.

Bahkan Ruhut kata Agus, sebelumnya juga sudah dikenakan sanksi di non aktifkan dari Juru Bicara Partai.

"Kalau isu Ruhut ataupun Bang Ruhut menjadi juru bicara Ahok dan Pak Jarot itu tentunya keinginan pribadi dan keinginan beliau sendiri untuk menjadi juru bicara. Sehingga tentunya ini merupakan keinginan pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat," ujar Agus Hermanto, Rabu (05/10/2016) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Dengan demikian kata dia, langkah Ruhut Sitompul yang menunjukkan ataupun mendorong calon gubernur dan wakil gubernur bukan dari partai Demokrat , saat ini pihaknya mengakui sedang memproses dalam kowas komisi pengawas DPP Partai Demokrat.

"Komisi pengawas Partai Demokrat ini juga beberapa waktu yang lalu sudah pernah bekerja untuk pak Ruhut dan juga sudah menjatuhkan sanksi. Sanksi untuk Bang Ruhut pada waktu itu adalah dinonaktifkan dari ketua koordinator ataupun koordinator Jubir Partai Demokrat waktu itu," tukasnya.

Namun dirinya mengaku belum mengetahui apakah proses tersebut bakal menjatuhkan sanksi terberat atau sanksi ringan terhadap Ruhut. "Proses sedang berjalan, jadi kita tunggu saja hasilnya," beber dia.

"Karena memang pemeriksaan ini agak muendur sedikit, karena pada saat pemanggilan kemarin bang Ruhut belum bisa hadir, tentunya beliau harus klarifikasi supaya berjalan betul-betul dengan transparan dan akuntabel," timpalnya.

Nantinya kata dia, hasil sidang yang masih diproses akan disampaikan oleh komwas kepada Ketua Umum dan Sekjen guna menentukan sanksinya.

"Tentunya seluruh pelanggaran dalam tanda kutip pelanggaran dari partai politik, pasti ada sanksinya. Saya mendengar dari media Bang Ruhut mengundurkan diri dari jabatan koordinator Polhukam itu adalah keinginan bang Ruhut sendiri dan tidak ada hubungannya dengan sanksi yang di proses sekarang ini, bisa saja prosesnya sangsinya berbeda intinya kita tunggu saja," pungkasnya. ***