Sungai Bersih karena Foke? Ahok: Silahkan Cek Data di Google
Penulis: Muslikhin Effendy
"Jadi saya kira ya maklumlah kalau orang luar, mungkin dia tidak tahu data. Kan kami Open data. Sebenarnya Pak Anies kalau mau lebih rajin, cari di Google saja. Ada orang kirim ke saya, kan iseng gitu ya "sungai bersih karena Foke" langsung bawahnya ada tulisan "Did you mean sungai bersih karena Ahok? Itu Google gitu lho," ujar Ahok, sambil tertawa di Balai Kota, Senin (3/10/2016).
Terkait dengan pernyataan Anies tersebut, Ahok mengatakan, sedianya program Jakarta Emergency Dredging Iniciative (JEDI) atau program pinjaman dana dari Bank Dunia untuk membersihkan sungai sudah ada sejak zaman Gubernur DKI, Sutiyoso. Kemudian program tersebut baru ditandatangani pada saat Foke menjadi Gubernur dan eksekusinya saat Gubernur Joko Widodo.
"Sama saja kayak MRT. Itu semua zamannya mereka. Tapi siapa yang eksekusi? Itu yang saya dan Pak Jokowi (saat menjadi Gubernur) sampaikan, bahwa Jakarta tidak butuh program dan teori. Harus eksekusi dan tindakan nyata," katanya.
Ia mengatakan, kemungkinan Anies yang bukan seorang petahana tidak mengerti bahwa sebenarnya bersihnya sungai di DKI saat ini dengan program JEDI tidak ada hubungannya. Sungai bersih terealisasi karena pihaknya saat ini memiliki para petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), di mana pihaknya juga memiliki Unit Pelaksana (UP) Badan Air yang memantaunya terus.
"Saya bikin sistem, semua sungai berjarak, kami gunakan smart city. Saya tahu persis sungai ini kalau kotor siapa yang tanggung jawab? Jadi beda, JEDI itu untuk normalisasi sungai," tukasnya.
Bahkan, kata Ahok, didorongnya warga Bukit Duri dan Pasar Ikan supaya mau pindah ke rumah susun sedianya adalah untuk menjalankan program JEDI tersebut, yakni mengeruk dan memperdalam sungai.
"Nah terus sekarang mau sterilisasi sungai, Pak Anies teriak-teriak itu program Foke! Makanya saya kira Pak Anies mungkin dia tidak gitu dapat data dan informasi yang benar," pungkasnya. ***
Kategori | : | GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta |