Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Zaira Kusuma: Perjalanan Masih Panjang dan Harus Tetap Latihan
Olahraga
22 jam yang lalu
Zaira Kusuma: Perjalanan Masih Panjang dan Harus Tetap Latihan
2
Tekad Serdadu Tridatu Amankan Poin Penuh di Semi Final Leg Pertama
Olahraga
18 jam yang lalu
Tekad Serdadu Tridatu Amankan Poin Penuh di Semi Final Leg Pertama
3
Satoru Mochizuki Siapkan Agenda Khusus Setelah Piala Asia U-17 Wanita
Olahraga
23 jam yang lalu
Satoru Mochizuki Siapkan Agenda Khusus Setelah Piala Asia U-17 Wanita
4
KPU DKI Menerima Penyerahan Dukungan Perseorangan
Pemerintahan
22 jam yang lalu
KPU DKI Menerima Penyerahan Dukungan Perseorangan
5
Tren Buruk Persib Dari Bali United Tidak Penting Bagi Hodak
Olahraga
18 jam yang lalu
Tren Buruk Persib Dari Bali United Tidak Penting Bagi Hodak
6
Kepiawaian Okto Membawa Pencak Silat Dapat Pengakuan IOC
Olahraga
19 jam yang lalu
Kepiawaian Okto Membawa Pencak Silat Dapat Pengakuan IOC
Home  /  Berita  /  Riau

Wah, DPRD Rohil Dituding Main Belah Proyek 60 : 40 dengan SKPD

Wah, DPRD Rohil Dituding Main Belah Proyek 60 : 40 dengan SKPD
ilustrasi
Rabu, 28 September 2016 18:30 WIB
Penulis: Amrial
BAGANSIAPIAPI - Aksi demonstrasi dari ratusan masyarakat Rokan Hilir yang terhimpun dalam Forum Masyarakat Peduli Rokan Hilir (FORMASPEROHI), Rabu (28/9/2016) sempat memanas. Pasalnya salah satu perwakilan masyarakat menuding adanya ''kongkalingkong'' antara DPRD dengan SKPD dalam menentukan pemenang tender dengan sistem bagi hasil 60 : 40.

''Anda yang menampung aspirasi, anda yang merencanakannya dan anda yang mengerjakan proyek itu. Jadi kami masyarakat dan kontraktor mau kerja apa. Makan aja susah. Sudah banyak isu beredar tentang sistem bagi hasil 60 persen untuk DPRD dan 40 persen untuk SKPD,'' cetus Abdinata dengan nada lantang dihadapan anggota DPRD Rohil yang dihadiri oleh Dra Suryati, Suyadi, Yunadi, Krismanto dan Marusaha, Bakhtiar dan Ucok Mukhtar, Rabu (28/9/2016) di ruang pertemuan kantor DPRD Rokan Hilir Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau

Abdinata mengungkapkan, masyarakat menginginkan istilah dana aspirasi dihapuskan. Apalagi jika dilihat perusahaan yang mendapatkan proyek tahun ini rata-rata berasal dari luar daerah. Terlebih lagi jika DPRD ikut bermain proyek, tentu akan mematikan perusahaan lokal. Parahnya lagi, masyarakat Rokan Hilir yang membayar pajak, tapi perusahaan luar yang memetik hasil.

Mendapat tudingan dari perwakilan pendemo, anggota DPRD Rokan Hilir, Yunadi,SE menampik dan menganggap tidak semua anggota DPRD ikut mendapat upeti maupun bermain proyek. Bahkan dia meminta kepada pendemo untuk mengambil dokumentasi siapa saja anggota DPRD yang hadir menerima masyarakat pada hari ini.

''Silakan ambil foto siapa saja anggota DPRD yang hadir hari ini. Kalau merasa digigit, janganlah membakar kasurnya, tapi bunuhlah kepindingnya," kata politisi Nasdem itu dihadapan warga.

Anggota DPRD dari partai Golkar, Afrizal juga menyesalkan Rokan Hilir kaya akan minyak. Jumlah proyek juga sangat banyak. JIka dibagi satu persatu keseluruh perusahaan yang ada di Rohil, dia menjamin semuanya pasti akan terakomodir. Namun kenyataannya, dengan adanya demonstrasi pada hari ini, berarti ada yang tak beres. ***

Kategori:Riau, Pemerintahan
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/