Pintu Gerbang Gate 117 Chevron Duri Dihadang 210 Eks Security

DURI - Sebanyak 210 mantan security yang selama ini melakukan pengamanan aset negara di wilayah PT Chevron Pasifik Indonesia, Duri melakukan aksi unjuk rasa damai di depan pintu gerbang gate 117 Chevron, Kamis (1/9/2016)sejak pukul 08.00 WIB tadi.

Pantauan GoRiau.com, sejak aksi unjuk rasa dimulai, tidak ada satupun kendaraan yang bisa keluar masuk gerbang gate 117 tersebut. Secara bergantian, mantan security ini menyampaikan orasi serta 3 poin penting yang menjadi tuntutan utama dari aksi tersebut.

Dimana 3 tuntutan itu adalah, pertama meminta kepada PT CPI mempekerjakan kembali tenaga pengaman security kontrak semula atau pada jumlah semula.

Kedua, meminta PT CPI mengikuti dan mematuhi peraturan pemerintah UU serta memberlakukan Peraturan Mentri Tenaga Kerja No 19 tahun 2012 dan UU No 13 tahun 2003 serta patuh, taat dan tunduk pada UU 1945.

Dan ketiga meminta kepada Menteri ESDM, SKK Migas, dan PT CPI untuk mengembalikan tenaga kerja asing ke negaranya. Karena tenaga kerja asing ini masih digaji dengan uang rakyat Indonesia.

Sementara dari arah dalam gerbang serta di sekitar Gate 117, raturan personil kepolisian ikut menjaga aksi damai tersebut. Tampak juga Kapolsek Mandau, Kompol Ricky Ricardo dan Kapolsek Pinggir, Kompol Raden Edy ikut turun dalam pengamanan itu.

Penanggung jawab aksi demo tersebut, Gindo Lubis saat dikonfirmasi GoRiau.com menjelaskan, 3 tuntutan dari gabungan Serikat Buruh Serikat Indonesia, Security Melayu Bersatu dan Forum Peduli Security harus dipenuhi oleh managemen Chevron.

"Pada 23 Agustus lalu kita sudah lakukan hearing dengan anggota DPRD, namun dari pihak Chevron tidak bisa hadir. Pada hearing lanjutan 6 September nanti, kami minta Albert Simanjuntak, Yanto Sianipar dan Kastoni Sitanggang harus hadir, atau paling tidak yang bisa mengambil kebijakan," kata Gindo Lubis.

Selain itu juga, lanjut Gindo, aparat penegak hukum juga harus memeriksa PPNS yang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, apakah telah menjalankan tugasnya sesuai fungsi dan tanggung jawabnya atau belum.

"Mustahil hal seperti ini bisa terjadi, ratusan karyawan dirumahkan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Lalu kemana PPNS, apakah sudah menjalankan tugasnya sesuai fungsinya. Jadi kepada aparat penegak hukum ini mohon di cek," ujar Gindo lagi dalam orasinya.

Gindo yakin, pengurangan jumlah security di CPI ini adalah keinginan sekelompok kecil yang menginginkan kenaikan jabatan atau pangkat. "Dimana apabila mereka berhasil mengurangi jumlah tenaga pengamanan, mereka akan mendapat kenaikan pangkat," bebernya lagi.***