Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia Raih Tiket Final Piala Thomas 2024, Jojo: Fajar/Rian Penentu
Olahraga
22 jam yang lalu
Indonesia Raih Tiket Final Piala Thomas 2024, Jojo: Fajar/Rian Penentu
2
Meski Cerai, Ria Ricis dan Teuku Ryan Tetap Jaga Hubungan Baik
Umum
23 jam yang lalu
Meski Cerai, Ria Ricis dan Teuku Ryan Tetap Jaga Hubungan Baik
3
Lawan Chinese Taipei, Fajar/Rian Tambah Keunggulan Indonesia 2-0
Olahraga
23 jam yang lalu
Lawan Chinese Taipei, Fajar/Rian Tambah Keunggulan Indonesia 2-0
4
Ed Sheeran Pilih Fokus Tur, Belum Mau Rilis Lagu Baru Tahun Ini
Umum
23 jam yang lalu
Ed Sheeran Pilih Fokus Tur, Belum Mau Rilis Lagu Baru Tahun Ini
5
Brad Pitt Kepergok Jalan Bareng Ines De Ramon di Pantai Santa Barbara
Umum
24 jam yang lalu
Brad Pitt Kepergok Jalan Bareng Ines De Ramon di Pantai Santa Barbara
6
Indonesia Tertinggal 0-2 dari China, Fadia/Ribka: Hasilnya Belum Sesuai
Olahraga
8 jam yang lalu
Indonesia Tertinggal 0-2 dari China, Fadia/Ribka: Hasilnya Belum Sesuai
Home  /  Berita  /  Riau

Hanya Tiga BUMD Riau Tercatat Laporkan Deviden, Empat BUMD Lainnya Kosong

Rabu, 20 Januari 2016 18:09 WIB
Penulis: Syafri Ario
hanya-tiga-bumd-riau-tercatat-laporkan-deviden-empat-bumd-lainnya-kosongIlustrasi BUMD
PEKANBARU - Dari tujuh BUMD Pemprov Riau tercatat hanya tiga BUMD yang melaporkan deviden pada tahun 2015, yakni; Bank Riau Kepri, PT PER dan Jamkrida.

Dari catatan laporan deviden 2015 yang diperoleh GoRiau.com, tercatat deviden Bank Riau Kepri sebesar Rp130.648.894.605, PT PER sebesar Rp2.093.855.502, dan Jamkrida sebesar Rp888.311.150.

Sementara empat BUMD lainnya, tidak dan belum melaporkan devidennya, yakni PT PIR (RIC), PT SPR, PT RAL, dan PT Riau Petroleum.

Bahkan, tercatat pada tahun sebelumnya di 2014, hanya dua BUMD yang melaporkan devidennya ke Pemprov Riau yakni; Bank Riau Kepri dan Jamkrida.

Namun, pihak PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) melalui humasnya, Ganesya Varandra, mengatakan PT PER bukan tidak melaporkan devidennya, melainkan karena, pada saat RUPS pengurus lama tidak bersedia melanjutkannya dan pemegang sahamnya meminta ke BPKP untuk terlebih dahulu mengaudit kinerja dan keuangan.

"Pergantian Bpk. Fahrial, Juni 2015, dengan Bpk. Irhas Padinata Yusuf sebelumnya," kata Ganesya kepada GoRiau.com.

Saat ini suratnya sudah masuk, diperkirakan akhir Januari ini, tim BPKP akan menindaklanjutinya.

Lanjut Ganesya, biasanya dua bulan setelah tutup buku RUPS tahunan pada Desember lalu, atau paling lama enam bulan.

"Biasanya audit itu clear antara Februari hingga April," ujarnya, Rabu (20/1/16). (bersambung) ***

Kategori:Ekonomi, Riau
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/