Catatan Akhir Tahun 2016: Berharap SiLPa tak Lagi Tambun

MENUTUP Tahun 2016, tepatnya tanggal 5 Desember DPRD Provinsi Riau walau sempat tertunda 2 kali, akhirnya berhasil mengesahkan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) tahun 2017.

Hanya saja, masyarakat Riau masih dibuat "melotot" tersebab serapan anggaran tahun 2016 masih juga rendah . Di perkirakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPa) masih mencapai Rp 2.1 triliun, jelas - terhitung masih tambun

Jika dibandingkan dua tahun sebelumnya memang mengalami penurunan sekitar Rp 1 triliun - angka ini tidaklah menggembirakan sebab tidaklah seperti yang di idamkan. Diketahui data tahun 2014, 2015 siLPa begitu "menggunung" diatas Rp 3 triliun.

SiLPa yang gendut memberikan pesan itu bukan sebuah prestasi, melainkan kegagalan. Maka Badan Anggaran ( Banggar ) lembaga DPRD menyimpulkan setidaknya ada tiga persoalan dengan keberadaan siLPa tahun 2014, 2015.

Pertama potret APBD, semakin jauh dari pembangunan pelayanan dasar. Kedua pengalokasian anggaran yang tidak realistis terhadap satu kegiatan, sehingga terdapat beberapa kegiatan memiliki sisa anggaran cukup besar.

Ketiga terdapat uang menganggur atau tidak operasional ( idle cash ) dengan jumlah yang sangat besar. Jika saja duit Rp 3 triliun ini tidak mandeg dipastikan akan mampu dan dapat berfungsi untuk penyedian kebutuhan dasar dan mengatasi kemiskinan masyarakat Riau.

Apabila tumpukan siLPa terus berulang sampai tahun anggaran 2016. Boleh dikatakan fungsi perencanaan penganggaran yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD ) belum dilakukan secara profesional. Buktinya serapan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan.

Kaitannya adalah jika kegiatan menyisakan anggaran yang besar atau anggaran begitu longgar, setidaknya akan ada empat perkara yang perlu diwaspadai yaitu ; menggoda pengelola kegiatan melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan kegiatan kurang tepat sasaran.

Selanjutnya memberi celah peluang pemegang kegiatan melakukan perbuatan yang melenceng. mempersulit pengawasan serta memperburuk capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daearah ( SKPD) karena daya serap rendah atau tidak sesuai kemampuan.

Terhadap kondisi yang demikian maka perlu ditempuh jalan keluarnya yaitu melakukan analisis beban kerja atas penetapan program dan kegiatan di setiap SKPD . Dengan tujuan untuk mengetahui kesanggupan setiap SKPD pada tahab pelaksanannya.

Langkah lainnya dengan mengevaluasi terhadap kinerja kepala SKPD yang pada faktanya dalam pelaksanaan ternyata jeblok tidak mencapai target. Ini adalah salah satu diantara solusi dalam rangka ikhtiar agar serapan anggaran bisa maksimal.

Sememang banyak faktor yang membuat siLPa tak kunjung "kempis". Di tataran cakap dan handalnya pejabat pemegang tampuk pimpinan di setiap SKPD juga berpengaruh. Penunjukan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi juga menyumbangkan kinerja yang masih dipertanyakan alias buruk.

Seiring pengalaman tiga tahun anggaran berjalan. Dengan torehan SiLPa yang besar. Rasanya sudah cukup pelajaran menempa untuk menuju lebih baik kedepan. Kita semua harus tetap optimis. Dengan menambal yang bolong mempercantik yang sudah benar. Insya Allah, pemerintah dapat menunaikan kehendak masyarakatnya. Jayalah Provinsi Riau. Amin

Bagus Santoso adalah Anggota DPRD Provinsi Riau